Kantor Bupati Gorontalo Utara diketahui mengalami pemutusan aliran listrik sejak Sabtu (21/12) yang berlangsung hingga Senin (23/12) pukul 15.00 Wita.
"Kami sangat prihatin, akibat minim anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) sampai menunggak membayar tagihan listrik, maka tercetuslah ide melakukan pengumpulan donasi sebagai bentuk empati terhadap kondisi tersebut," ujar tokoh pemuda Gorontalo Utara Marten Biki, yang menginisiasi pengumpulan donasi di lintas Sulawesi depan kantor bupati, Senin (23/12) seperti dilansir Antara.
Hasil donasi tersebut sebesar Rp385 ribu itu kemudian diserahkan ke Bagian Umum Sekretariat Daerah. Marten mengatakan, banyak kerugian akibat pemutusan aliran listrik di kantor bupati. Salah satunya, kata dia, warga yang biasanya menghabiskan akhir pekan di kompleks kantor bupati tak terlihat pekan lalu karena gelap gulita.
Apalagi, sambungnya, pelayanan kantor pada jam efektif hari ini terganggu akibat ketiadaan aliran listrik. Salah satunya pelayanan publik seperti pengurusan dana duka, nyatanya tidak bisa dilakukan akibat listrik baru dialirkan pukul 15.00 Wita.
Selaku masyarakat, Marten mengingatkan Pemkab untuk lebih memerhatikan kondisi tersebut agar tidak terulang mengingat kantor bupati merupakan ikon daerah dalam berbagai hal, juga tempat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, berkantor.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Gorontalo Utara, Hamzah Sidik menyayangkan adanya insiden pemutusan aliran listrik di kantor bupati setempat, akibat menunggak pembayaran.
Manajemen yang diterapkan perlu dipertanyakan, sebab anggaran operasional mestinya sudah dihitung dan diprediksi awal serta sudah tertuang dalam perencanaan.
"Jika anggaran untuk bayar listrik saja harus kecolongan seperti ini, maka Pemkab perlu mengevaluasi kinerja manajemen kantor yang ada," ujar Hamzah.
Ia mengatakan ketika anggaran perjalanan dinas tersedia lebih banyak dibanding anggaran operasional kantor yang sangat menunjang aktivitas, maka rasanya ibarat kata pepatah 'mati kelaparan di lumbung padi'.
Hamzah lalu menyatakan kondisi serupa tidak boleh terjadi di gedung DPRD setempat.
"Anggaran operasional harus dihitung dengan matang, agar tidak terjadi ada staf atau bagian keuangan yang kerepotan harus menanggung dulu biaya pembayaran listrik, padahal anggaran per tahunnya tersedia," ujar politikus Golkar tersebut.
Sebelumnya, Kepala PLN Kwandang, Edmond Sahadagi menjelaskan Pemkab Gorontalo Utara belum membayar tagihan listrik sebesar Rp81 juta selama satu bulan terakhir."Total tagihan mencapai Rp81 juta, sudah tertunggak selama 1 bulan menyebabkan aliran listrik diputus sementara hingga dilakukan pelunasan," kata Edmond, Senin.
Ia menyatakan pemutusan sementara itu sudah sesuai standar operasional prosedur (SOP). Mengingat sebelumnya pihak PLN Kwandang telah melakukan koordinasi dengan pejabat berwenang yang menangani pembayaran tagihan listrik di kantor bupati.
Sementara itu, Kepala Bagian Umum Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, Aisyah Badu menjelaskan tidak ada keterlambatan lebih dari satu bulan pada biaya tagihan listrik di kantor bupati.
[Gambas:Video CNN]
Aisah mengatakan, berdasar penjelasan Bendahara Keuangan Sekretariat Daerah, tagihan yang tertunggak hanya pada bulan Desember 2019 sebesar Rp81 juta.
Pihak bendahara sekretariat baru bisa membayar sebesar Rp70 juta, mengingat anggaran yang tersedia tidak mencapai angka biaya tagihan.
"Kami sudah berkonsultasi dengan Sekda, Kabag Keuangan, termasuk dengan pihak PLN, untuk membayar Rp70 juta di bulan ini mengingat anggaran yang ada tidak mencapai Rp81 juta, sisanya akan dibayarkan di tahun anggaran 2020," kata Aisyah.
Namun komunikasi tidak berlangsung mulus, menyebabkan aliran listrik Kantor Bupati Gorontalo Utara tetap diputus PLN.
(Antara/kid)"listrik" - Google Berita
December 23, 2019 at 05:51PM
https://ift.tt/372OnPG
Warga Gorontalo Berdonasi Bantu Bayar Listrik Kantor Bupati - CNN Indonesia
"listrik" - Google Berita
https://ift.tt/2I79PZZ
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Warga Gorontalo Berdonasi Bantu Bayar Listrik Kantor Bupati - CNN Indonesia"
Post a Comment