JAKARTA, investor.id – Pemerintah perlu mempermudah pembangunan infrastruktur pembangkit dan transmisi listrik, agar tarifnya murah dan pasokan cukup untuk memenuhi kebutuhan yang meningkat. Jaminan pasokan energi murah akan mendorong masuknya investasi di industri, guna mentransformasi ekonomi dari berbasis sumber daya alam ke manufaktur dan jasa modern bernilai tambah tinggi yang menjadi prioritas kebijakan pemerintah.
Sejumlah kendala dalam pembangunan pembangkit dan transmisi listrik adalah susah dan lamanya pembebasan lahan, proses perjanjian jual beli tenaga listrik atau power purchase agreement (PPA) yang lama, serta kurang baiknya penyiapan dokumen dan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
Untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), hambatannya antara lain formula harga listrik PLTS yang ditetapkan sebesar 85% dari Biaya Pokok Produksi (BPP) listrik Kondisi ini membuat pengembang harus berhitung ulang untuk membangun PLTS.
Sementara itu, pemerintah berkomitmen menyelesaikan program 35.000 megawatt (MW) pada 2023 mendatang. Mega proyek ketenagalistrikan itu merupakan program prioritas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif. Pelaku usaha pun sudah memberi masukan kepada pemerintah guna mempercepat pengembangan proyek energi baru terbarukan (EBT).
Sementara masalah pembebasan lahan untuk pembangunan transmisi pun sudah diurai melalui kerja sama antara PT PLN (persero) dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional beberapa waktu lalu. Arifin mengatakan, program 35 ribu MW ditargetkan tuntas pada akhir 2023 atau awal 2024.
Adapun realisasi program pembangunan pembangkit listrik tersebut sebesar 3.860 MW atau sekitar 11% hingga September kemarin.
Mengacu data PLN, sebagian besar proyek pembangkit listrik yang merupakan bagian dari program 35 Ribu MW telah masuk tahap konstruksi. Hingga September lalu, total kapasitas pembangkit listrik yang sudah konstruksi tercatat mencapai 23.164,6 MW.
Sementara proyek pembangkit listrik yang kontraknya telah diteken sebesar 6.922,6 MW. Sisanya, proyek pembangkit dalam pengadaan 829 MW dan perencanaan 734 MW.
Pelaksana Tugas Direktur Utama PLN Sripeni Inten Cahyani menuturkan, proyek 35 ribu MW yang masih dalam perencanaan bakal dikaji kembali. Proyek tersebut bakal diarahkan ke pengembangan EBT atau pembangkit mulut tambang. “Sedang dipertimbangkan kembali apakah itu fokus ke EBT, mulut tambang,” ujarnya di Jakarta, Kamis (21/11).
Arifin juga mendorong pemanfaatan sumber EBT untuk memenuhi kebutuhan setrum nasional. Indonesia diperkirakan memiliki potensi energy terbarukan hingga 400 Giga Watt (GW). Terhitung hingga Oktober, PLN berhasil membangun pembangkit energi terbarukan dengan total kapasitas 7.435 MW atau 12,1% dari total bauran seluruh energi pembangkit. Rincinya, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebesar 4.711 MW, Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) 1.979 MW, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 58 MW, Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) 131 MW,
Pembangkit Listik Tenaga Mini Hidro (PLTM) 385 MW, Pembangkit Listrik Tenaga Biomasa dan Sampah (PLT Bio/Sa) 171 MW. Pada tahun ini diperkirakan terdapat tambahan pembangkit energi terbarukan sebesar 481 MW yang berasal dari 27 proyek tersebar dari Sumatera sampai dengan Papua. Sementara itu, Ketua Masyarakat Energi Baru Terbarukan Indonesia (METI) Surya Darma menuturkan pihaknya telah memberi masukan kepada pemerintah untuk mempercepat pengembangan EBT. Dia menyebut sejumlah regulasi sedang dikaji. Program 35 ribu MW tak hanya terkait pembangkit listrik. Namun juga membangun jaringan tranmisi. Beberapa bulan lalu, pemerintah telah membangun tol listrik di Sulawesi.
Transmisi listrik ini membentang sejauh 3.767 kms (kilometer sirkit) dengan 5.687 tower transmisi serta 47 Gardu Induk berkapasitas total 2.648 megavolt ampere (MVA). Tol listrik Sulawesi Tahap 1 ini menghubungkan empat provinsi yaitu Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.
Selain itu, telah dirampungkan juga pembangunan Tol Listrik Sumatera dari Sumatera Selatan hingga Sumatera Utara pada Juli lalu. Transmisi listrik listrik sepanjang 2.866 kms tersebut berkapasitas 275 kilovolt (kV) dan mampu mengalirkan setrum hingga 2 ribu MW dari Sistem Sumatera Bagian Selatan menuju Sumatera Bagian Utara atau sebaliknya. Tol listrik ini nantinya juga akan berlanjut ke Aceh dan Lampung.
PLN dengan Kementerian ATR bekerjasama dalam pembebasan lahan transmisi. Inten menuturkan, kerja sama ini sungguh merupakan suatu terobosan yang akan mempercepat proses sertififikasi lahan milik PLN maupun proses-proses pengadaan transmisi.
Inten menerangkan pembangunan transmisi kerap terkendala pada masalah pembebasan lahan. Dia mengungkapkan lokasi yang terkendala pembebasan lahan untuk transmisi yakni Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Jawa Bagian Barat. Tercatat pengadaan transmisi yang belum terealisasi yakni sepanjang 23.037 kilometer sirkuit (kms) di sejumlah wilayah Indonesia yang ditarget rampung tahun depan. Sementara total target pembangunan transmisi di seluruh Indonesia sepanjang 47.579 kms.
Sedangkan pembangunan transmisi hingga kuartal III/2019 sudah terealisasi 39% atau sekitar 18.542,2 kms.
Jaminan
Sementara itu, Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sutrisno Iwantono menyatakan, pelaku usaha swasta tidak hanya memerlukan jaminan kepastian lahan, namun juga membutuhkan jaminan pembelian pasokan listrik dari pemerintah untuk bisa masuk lebih jauh dalam pembangunan proyek-proyek infrastruktur energi khususnya kelistrikan di Tanah Air.
Proyek infrastruktur energi khususnya kelistrikan membutuhkan modal yang besar sehingga untuk meyakinkan kreditur, pelaku usaha harus mendapatkan jaminan pendapatan yang berasal dari penjualan listriknya kepada pemerintah dalam hal ini PT PLN.
Sutrisno menyatakan, pembangunan proyek-proyek infrastruktur energi khususnya kelistrikan yang baru juga diperlukan untuk menjamin keandalan pasokan, jangan sampai byar pet. Listrik yang padam dalam satu hari saja seperti yang terjadi belum lama ini telah membuat pelaku industri merugi besar.
Di sisi lain, proyek-proyek infrastruktur energi khususnya kelistrikan yang baru juga harus diarahkan ke daerah-daerah di luar Jawa sehingga investasi pembangunan bisa merata atau tidak terkonsentrasi pada wilayah tertentu. “Jadi bukan hanya persoalan supaya bagaimana harga listrik murah, tapi bagaimana investasi mau masuk kalau pasokan listriknya tidak andal. Bagaimana investasi mau masuk ke timur Indonesia kalau pembangunan proyek infrastruktur energi hanya dilakukan atau terkonsentrasi di Pulau Jawa?” ungkap Sutrisno Iwantono.
Dalam pembangunan proyek-proyek infrastruktur energi khususnya kelistrikan, pelaku usaha swasta sudah terlibat namun belum banyak karena investasi yang dibutuhkan sangat besar. Untuk skala tidak terlalu besar, swasta memang hendaknya diberi peran lebih banyak agar bisa mengurangi beban pemerintah. Persoalannya, saat ini banyak hambatan yang dihadapi pelaku usaha swasta dalam menjalankan proyek tersebut, mulai dari masalah pembebasan lahan, gangguan dari organisasi/LSM, demo buruh, hingga pungutan liar.
Persoalan lain yang lebih besar adalah belum adanya jaminan pembelian pasokan listrik dari pemerintah dalam hal ini PT PLN, sehingga swasta menjadi enggan masuk lebih jauh ke proyek infrastruktur energi.
Daya tarik berupa jaminan pembelian pasokan listrik inilah yang dibutuhkan swasta. Selama ini, banyak proyek infrastruktur energi yang dibangun oleh investor Tiongkok dengan pembiayaan dari negara itu pula.
“Perbankan sebagai kreditur butuh kepastian dan keyakinan, nah kepastian itu dalam bentuk jaminan pendapatan dari pelaku swasta, dapatnya dari mana, ya dari penjualan listrik ke PLN. Skema pembelian ini harus pasti dengan harga tertentu dari pemerintah,” jelas dia.
Sedangkan ekonom Indef Bhima Yudhistira menuturkan, pembangunan/ pengembangan infrastruktur energi di Tanah Air memang relative sulit sekali implementasinya. Hal itu terjadi karena sulitnya proses pembebasan lahan dan kurangnya kesiapan pemerintah dalam menyiapkan dokumen dan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
“Jadi harus ada kemudahan dalam pembebasan lahan dan perbaiki kesiapan pemerintah dalam menyiapkan dokumen dan skema KPBU. Masalah pembebasan lahan dan skema KPBU itu yang harus diperbaiki karena menurut laporan Bank Dunia kedua hal itu adalah akar masalah mengapa swasta kurang tertarik masuk proyek infrastruktur energi di Indonesia,” jelas Bhima Yudhistira.
Terkait peringkat kemudahan berusaha, Bhima Yudhistira menjelaskan, peringkat kemudahan berusaha di Indonesia bisa saja naik dari posisi 73 ke posisi 40 seperti disampaikan Presiden Jokowi. Asalkan, pemerintah melakukan perbaikan dan percepatan prosedur pajak, sinkronisasi regulasi antarkementerian/lembaga (K/L), dan adopsi teknologi informasi (TI) di semua lini perizinan. “Bisa saja naik ke 40, asalkan pemerintah melakukan percepatan prosedur pajak, regulasi antar KL disinkronkan, dan adopsi IT di semua lini perizinan,” ungkap Bhima.
Sedangkan Sutrisno menuturkan, turunnya peringkat kemudahan berusaha Indonesia lebih disebabkan karena ketidaksinkronan K/L di Indonesia.
Sumber : Investor Daily
Berita Terkait
"listrik" - Google Berita
November 22, 2019 at 11:10PM
https://ift.tt/2qEwsiJ
Permudah Pembangunan Pembangkit Listrik - Investor Daily
"listrik" - Google Berita
https://ift.tt/2I79PZZ
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Permudah Pembangunan Pembangkit Listrik - Investor Daily"
Post a Comment