Tertibkan Jalur Listrik, PLN Minta Bantaun Pemda - Bisnis - Liputan6.com

Liputan6.com, Jakarta - PT PLN (Persero) menanggapi hasil investigasi Ombudsman Republik Indonesia, terkait pemadaman listrik di sebagian Jawa pada 4 Agustus 2019. Lembaga tersebut pun menyimpulkan, kelalaian pengawasan terhadap pohon menjadi penyebabnya.

Pelaksana tugas Direktur Utama PLN Sripeni Inten Cahyani mengatakan, pengawasan terhadap pohon yang ada disekitar lintasan transmisi kelistrikan bukan hanya tugas PLN saja, sebab itu perusahaan ini membutuhkan dukungan dari sejumlah pihak.

"Ini kan tidak harus persoalan PLN, ini harus didkung oleh banyak pihak," kata Inten, di Jakarta, Rabu (13/11/2019).

Menurut Inten, PLN hanya bisa mingimbau dan memiliki keterbatasan dalam menetibkan area di sekitar jalur transmisi kelistrikan, untuk menghindari gangguan kelistrikan yang disebabkan objek sekitar transmisi.

"Kami dalamhal ini hanya bisa mengimbau karena bukan lahan kami, tapi sudah memberikan banyak sekali kompensasi," ujarnya.

Dia mengungkapkan, agar gangguan kelistrikan tidak terulang kembali, PLN membutuhkan peran pemerintah dengan mengeluarkan peraturan, sebagai payung hukum pembebasan jalur kelistrikan dari gangguan.

"Kami mengharapkan pemerintah menerbitkan suatu peraturan yang bisa mengatur bersama dengan pemda, karena kan kami tidak bisa bebaskan semuanya ROW," tandasnya.

2 dari 4 halaman

---

Adanya Maladminitrasi

Ilustrasi sutet listrik.

Sebelumnya, Anggota Ombudsman RI, Laode Ida membeberkan fakyor penyebab pemadaman listrik total (blackout) yang terjadi di wilayah Jawa Barat DKI Jakarta dan Banten pada awal Agustus lalu. Dari hasil investigasi dilakukan, ditemukan adanya maladminitrasi atau kelalaian yang dilakukan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN).

"PLN melakukan kelalaian dalam pemeliharaan dan pengawasan terhadap pohon yang telah melewati jarak bebas minimum di sepanjang jalur transmisi," kata dia saat konferensi pers di Kantornya.

Temuan lain, PLN juga melakukan penyimpangan prosedur dalam pengoperasian Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) 500 kV Pemalang yang menjadi faktor utama pemadaman listrik total (blackout) pada tanggal 4 Agustus 2019. "PLN tidak optimal dalam proses antispasi terjadinya blackout," imbuh dia.

Atas temuan ini, pihaknya juga belum melihat optimalnya pelibatan kementerian atau lembaga serta pemerintah daerah dalam upaya pencegahan terjadinya blackout. Sementara pola ganti rugi yang dilakukan PLN pun belum memadai kepada masyarakat terdampak.

"Itu yang kami minta agar diakomodir dalam Permen ESDM. Karena tidak seberapa juga kompensasinya dengan dampak kerugian yang dialami masyarakat khsusunya bagi industri yak," kata dia.

Berdasarkan hasil temuan lapangan, analisis, dan maladministrasi yang terjadi, Ombudsman RI menyampaikan saran kepada PLN sebagai bentuk perbaikan tata kelola ke depannya.

3 dari 4 halaman

---

Evaluasi

Plt Direktur Utama PLN Sripeni Inten Cahyani melakukan sidak memastikan pasokan listrik saat pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin di UPB (Unit Pengatur Beban) Cawang, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Persiapan dilakukan demi lancarnya pasokan listrik pelantikan Presiden dan Wapres siang ini. (Dok. PLN)

Dirinya meminta agar PLN melakukan evaluasi mekanisme, pembiayaan, dan pelaksanaan pemangkasan pohon yang selama ini dilakukan melalui pola kerjasama dengan pihak ketiga untuk memastikan kondisi ROW bebas dari pohon kritis (jarak aman terpenuhi).

Kemudian, PLN juga diminta untuk menyusun skema pembiayaan yang dapat mengakomodir apabila terdapat kekurangan anggaran dalam pekerjaan pemangkasan dan penebangan pohon. Juga melakukan pengecekan dan melengkapi setiap instalasi ketenagalistrikan milik PLN yang belum memiliki Rekomendasi Laik Bertegangan (RLB) dan Sertifikat Laik Operasi (SLO)

Tak hanya itu, Laode juga menyarankan agar PLNmelalukan penambahan transmisi untuk mendukung penyaluran daya dari pembangkit-pembangkit listrik baru. Serta nenambah fasilitas black start pada pembangkit yang tersedia

Terkait dengan masalah kompensasi, dirinya menarankan agar Perseroan juga melakukan sosialisasi secara masif terhadap pemberian ganti rugi kepada seluruh konsumen. Serta menyusun dan membuat crisis center sebagai pelayanan pengaduan masyarakat atas keluhan terhadap pelayanan oleh PLN‎

4 dari 4 halaman

---

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 27 tahun 2017 PLN akan memberikan kompensasi sesuai deklarasi Tingkat Mutu Pelayanan (TMP), dengan Indikator Lama Gangguan kepada 21,9 juta pelanggan terkait pemadaman pada 4 Agustus 2019 lalu.

Let's block ads! (Why?)

"listrik" - Google Berita
November 13, 2019 at 04:54PM
https://ift.tt/2pdzV7g

Tertibkan Jalur Listrik, PLN Minta Bantaun Pemda - Bisnis - Liputan6.com
"listrik" - Google Berita
https://ift.tt/2I79PZZ

Bagikan Berita Ini