Dalam draft RUU Omnibus Law yang diterima detikcom, aturan tentang ketenaganukliran masuk dalam Subparagraf Kelima Ketenagalistrikan dan tertuang mulai dari Pasal 208.
"Pengusahaan ketenaganukliran diselenggarakan oleh Badan Pelaksana," bunyi Pasal 208 ayat 1 dilansir dari draft RUU Omnibus Law, Selasa (21/1/2020).
Dalam Pasal itu menjelaskan pengusahaan ketenaganukliran seperti yang dimaksud meliputi kegiatan eksplorasi seperti survey pendahuluan dan studi kelayakan, lalu eksploitasi seperti konstruksi, penambangan, produksi, pengangkutan hingga penjualan.
Dalam pasar itu menjelaskan badan pelaksana berwenang memberikan izin kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), koperasi, badan swasta, dan/atau badan lain untuk melakukan kegiatan usaha ketenaganukliran.
Lalu pada Pasal 209 menjelaskan bahwa produksi yang dimaksud berupa pengadaan bahan baku untuk pembuatan bahan bakar nuklir. Sementara pembuatan bahan bakar nuklir hanya dilaksanakan oleh Badan Pelaksana. Badan pelaksana sendiri dapat bekerja sama dengan BUMN, koperasi, dan/atau badan swasta.
 |
Simak Video "Omnibus Law, Jurus Jokowi Buat RI Jadi Pusat Gravitasi Ekonomi Global"
[Gambas:Video 20detik]
(das/fdl)
"listrik" - Google Berita
January 21, 2020 at 12:56PM
https://ift.tt/2tCimjv
Omnibus Law Atur Kebijakan Pemanfaatan Nuklir untuk Listrik - detikFinance
"listrik" - Google Berita
https://ift.tt/2I79PZZ
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Omnibus Law Atur Kebijakan Pemanfaatan Nuklir untuk Listrik - detikFinance"
Post a Comment